Rakor P3KE, Wakil Walikota Fatmawati Rusdi Kumpulkan Camat Lurah Tagih Data Update Warga

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar saat ini fokus untuk melakukan gebrakan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi pun intens melakukan rapat koordinasi bersama para OPD terkait, Camat dan Lurah. 

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Karenanya, pada rapat yang ke 2 ini, Fatmawati kembali memanggil OPD terkait, Camat dan Lurah untuk menagih data terupdate masyarakat miskin dari setiap kelurahan, di Ruang Sipakatau, Senin (19/06/2023). 

Langkah awal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Fatmawati Rusdi untuk memperbaiki tingkat akurasi data. 

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Dampingi Presiden RI Kunker di Wilayah Sulawesi Tenggara

“Mana semua mi datanya warga ta yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem? Ini PR kita semua. Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan, ” ujarnya.

Fatmawati menekankan untuk melakukan pendataan awal dan apa saja inovasi yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. 

Baca juga: Tindak Lanjuti Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, P3E Suma Gelar Raker

“Pokoknya ini sudah hampir masuk rapat anggaran perubahan. Kita masukkan apa-apa yang perlu untuk bisa membawa masyarakat kita jauh dari kata kemiskinan ekstrem. Tahun 2024 kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga ta yang masuk dalam kemiskinan ekstrem, ” tuturnya.

Kemiskinan ekstrem sendiri digolongkan jika masyarakat masih memiliki pemasukan di bawah 11 ribu rupiah perhari. 

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Dia juga menekankan kepada seluruh OPD terkait agar bersama-sama melakukan koordinasi apik ke camat dan lurah turun memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill dan hasilnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan ayo lebih kerja keras lagi.  Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem, ” ungkapnya.

Sementara, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi menambahkan berdasarkan data dari Kemenko PMK ada sebanyak 16 ribu KK di Kota Makassar yang dipetakan menjadi titik lokus pengentasan kemiskinan ekstrem. 

“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi, ” sebutnya.

Adapun wilayah yang mendominasi berada di Kecamatan Tallo dan Makassar. 

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan beberapa indikator terkait dengan akses akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke Puskesmas dan lain sebagainya, ” pungkasnya. 

Karenanya, ia pun menarget pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi 28 ribu perhari dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait.(***)